Ramai Isu Kasino untuk Tambah Devisa Negara, Ini Penjelasan Komisi XI DPR

MPN Indonesia 14 Mei 2025 - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan pembangunan kasino di Indonesia, menyusul ramainya isu pemanfaatan kasino untuk menambah devisa negara.

Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5).

Galih hanya mengajak pemerintah untuk berpikir lebih kreatif atau out of the box dalam mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam rapat tersebut, Galih mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang membangun kasino di kawasan ekonomi khusus sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan pendapatan negara.

Namun ia menekankan bahwa hal itu hanya sebagai contoh dan bukan usulan langsung agar Indonesia membuka kasino.

Penjelasan Komisi XI DPR RI dalam Rapat

Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diselenggarakan Komisi XI DPR RI pada Kamis (8/5), Galih menyampaikan bahwa UEA telah mengambil langkah inovatif dengan membuka kasino.

Pernyataan tersebut bertujuan untuk menggugah pemikiran kreatif lembaga dan kementerian dalam mencari alternatif sumber devisa negara.

“Jadi ya, mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab jalanin kasino, itu kan maksudnya mereka kan out of the box,” ujar Galih, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen pada Rabu (14/5).

Menurut Galih, UEA dulunya mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama PNBP.

Namun, negara tersebut kemudian mulai mengalihkan fokus ke sektor jasa, termasuk pariwisata dan hiburan, sebagai strategi untuk memperluas basis penerimaan negara.

“Sekitar 15 tahun yang lalu atau 10 [tahun] ke atas, UEA itu kan, Pak, dulu pemasukan terbesarnya dia arahkan selalu SDA,” ujarnya.

“Walaupun memang PNBP terbesarnya masih SDA, tapi mereka sudah nge-slide Pak, dari SDA ke jasa, khususnya jasa sosial dari pariwisata dan pemasukan lainnya lah,” tambahnya.

Galih menyebut Indonesia memiliki kemiripan kondisi dengan UEA, seperti kekayaan sumber daya alam dan potensi sektor jasa.

Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan sektor-sektor konvensional, tetapi mulai mempertimbangkan strategi alternatif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan dengan gagasan yang out of the box.

“Nah, kita juga pasti punya tuh out of the box,” tegas Galih.

Konteks UEA dan Relevansi dengan Strategi Ekonomi Indonesia

Pulau Wynn Al Marjan di UEA menjadi contoh pembangunan resor permainan terpadu pertama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027.

Galih menggunakan contoh ini untuk menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi di tengah ketergantungan pada sektor SDA.

Meskipun menyinggung soal kasino, Galih tidak pernah merekomendasikan pembukaan kasino di Indonesia, tetapi semata-mata menyoroti perlunya pendekatan alternatif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Melalui penjelasan ini, Komisi XI DPR RI, khususnya Galih Kartasasmita, ingin memastikan bahwa tidak ada niatan dari pihaknya untuk mengusulkan legalisasi kasino di Indonesia.

Fokus utamanya adalah dorongan kepada pemerintah agar lebih inovatif dalam menggali potensi sektor lain seperti pariwisata, sebagai sumber pendapatan negara yang berkelanjutan dan strategis.

(AKM/NID/RAD)