Masyarakat Sipil Bisa Kawal Anggaran Kementerian agar Tak Boros, Ini Caranya

MPN Indonesia 15 Juli 2025 - Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong efisiensi anggaran kementerian agar tidak terjadi pemborosan.

Menurut Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Abdul Waidl, ada banyak mekanisme yang bisa digunakan masyarakat untuk mengawasi anggaran.

Pertama, dengan mengakses dokumen anggaran seperti laporan APBN KiTa. Hal ini sah dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Jika ditemukan penyimpangan, maka masyarakat bisa melaporkan melalui Ombudsman atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.

Kedua, pemanfaatan platform digital seperti e-budgeting dan Katalog Elektronik versi 6.0 yang memungkinkan pemantauan anggaran secara real-time.

“Ketiga, Musrenbang dan forum konsultasi publik memberikan ruang untuk memengaruhi prioritas anggaran, meskipun sering terbatas pada level lokal,” kata Waidl kepada MPN Indonesia, Jumat (11/7).

Tantangan dalam Pengawasan

Namun, efektivitas dari mekanisme tersebut tidak lepas dari sejumlah kendala. Waidl menyebutkan setidaknya ada tiga hambatan utama.

Kendala itu meliputi keterbatasan akses informasi di daerah dengan konektivitas rendah, kapasitas analisis anggaran yang masih minim di kalangan masyarakat sipil, dan resistensi dari birokrasi terhadap masukan eksternal.

Ia mencontohkan keberhasilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam mendorong efisiensi anggaran daerah melalui analisis laporan keuangan.

Namun, keberhasilan ini hanya terjadi di daerah dengan pemerintahan yang responsif.

Kemudian, pada APBN 2025, Waidl mencatat bahwa pengawasan masyarakat sipil terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terbatas karena kurangnya data distribusi regional.

“Meskipun alokasi anggaran telah diumumkan secara transparan,” ucap Waidl.

Rekomendasi INFID

Untuk mengatasi hambatan masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran kementerian, INFID menyarankan beberapa hal pada pemerintah, di antaranya:

1. Pelatihan analisis anggaran bagi organisasi masyarakat sipil.
2. Penguatan saluran pengaduan publik yang responsif.
3. Pembentukan forum multipartai untuk mengevaluasi efisiensi program prioritas.

(AKM/NID/RAD)