Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Asal-asalan, Fortuner Diisi dengan Harga Rp6 Juta

MPN Indonesia 12 Desember 2024 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyoroti rendahnya akurasi dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh sejumlah pejabat.

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahkamah Agung pada Senin (9/12), Nawawi menyebut banyak laporan yang diisi dengan data tidak sesuai fakta.

Salah satu contoh adalah kendaraan Toyota Fortuner yang dicantumkan bernilai hanya Rp6 juta.

Meski tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dinilai tinggi, Nawawi menegaskan banyak laporan tidak mencerminkan kekayaan sebenarnya.

“Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harganya Rp6 juta. Kita nanya ke dia, di mana dapat Fortuner Rp6 juta? Kita pengen beli juga 10 gitu kan,” ujar Nawawi.

KPK juga mencatat sejumlah kasus korupsi yang bermula dari ketidakakuratan dalam LHKPN.

Dalam beberapa kasus, ditemukan upaya manipulasi data untuk menyembunyikan aset sesungguhnya.

“Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu,” kata Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12).

Fokus Pemeriksaan LHKPN dan Kasus Pejabat Kementerian Keuangan

Beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi sorotan karena pelaporan LHKPN yang tidak sesuai kenyataan.

Tiga pejabat tersebut, yakni mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, terjerat kasus setelah gaya hidup mewah mereka terungkap tidak sesuai dengan laporan kekayaan.

“Fakta yang ditemukan sangat berbeda dari apa yang dilaporkan. Ketidakjujuran seperti ini sudah melibatkan ratusan kasus lebih,” tambah Nawawi.

Upaya KPK dalam Validasi Data LHKPN

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data terkait LHKPN bermasalah untuk diumumkan pada akhir tahun 2024.

“Hasilnya nanti akan kami sampaikan sebelum kepemimpinan berganti,” jelas Ghufron.

Langkah ini menjadi upaya KPK untuk meningkatkan transparansi dengan memvalidasi kesesuaian data LHKPN terhadap fakta lapangan.

Proses ini diharapkan mendorong pejabat negara lebih jujur dalam melaporkan kekayaannya.

Mahkamah Agung jadi Perhatian KPK

Selain kementerian dan lembaga, Mahkamah Agung (MA) juga menjadi perhatian KPK dalam pengisian LHKPN.

Nawawi menyebutkan bahwa lebih dari separuh pimpinan MA diduga memberikan laporan yang tidak sesuai fakta.

Ia meminta Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK memberikan perhatian lebih pada institusi tersebut.

“Dalam pengisiannya itu lebih dari separuh pimpinan Mahkamah Agung disinyalir tidak mendasarkan laporan pada fakta sebenarnya,” ungkap Nawawi.