Koalisi Sipil Geruduk DPR saat Rapat Panja RUU TNI di Hotel Mewah

MPN Indonesia 17 Maret 2025 - Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mendapat sorotan tajam.

Rapat yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, sejak Jumat (14/3) hingga Minggu (16/3) itu dikritik karena dilakukan tertutup di hotel mewah, padahal pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Selain itu, pembahasan RUU TNI ini juga dikecam karena dinilai bisa membangkitkan dwifungsi TNI.

Pembahasan RUU TNI

Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menjelaskan bahwa revisi UU TNI berfokus pada tiga klaster utama, yaitu kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, perluasan lingkup jabatan yang dapat diisi TNI, dan usia prajurit.

“Tiga itu saja, tidak ada yang lain,” ujar Utut kepada wartawan di sela rapat, Sabtu (15/3).

Selain itu, rapat Panja juga membahas penambahan jumlah operasi militer selain perang yang akan ditambah menjadi 17.

Salah satu poin yang telah disepakati adalah peningkatan jumlah kementerian atau lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit aktif menjadi 16 institusi.

Protes Koalisi Sipil terhadap RUU TNI

Pada Sabtu (15/3), Koalisi Sipil mendatangi ruang rapat di Hotel Fairmont. Mereka mengkritik dua hal utama.

Petyama yaitu tempat pelaksanaan rapat yang digelar di hotel mewah dan dilaksanakan secara tertutup.

Kedua, isi revisi RUU TNI yang dianggap berpotensi mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan sipil.

Salah satu perwakilan koalisi sipil, Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

“Selamat sore bapak ibu, kami dari koalisi masyarakat dari sektor keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar pembahasan RUU ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi, ini diadakan tertutup bapak dan ibu,” ujar Andri yang juga ikut merangsek masuk ke ruang rapat, dikutip MPN Indonesia dari video Instagram @kontras_update.

Ia menuntut agar proses legislasi dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pihak dan tidak hanya dalam lingkup terbatas antara DPR dan pemerintah.

Koalisi Sipil juga menilai bahwa revisi RUU TNI berpotensi melemahkan demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mereka menyoroti risiko loyalitas ganda yang dapat muncul akibat prajurit aktif menduduki jabatan sipil.

Selain itu, mereka menilai bahwa langkah ini bisa mengurangi partisipasi sipil dalam jabatan-jabatan strategis.

Penjelasan DPR tentang Pemilihan Hotel Fairmont sebagai Lokasi Rapat

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menanggapi kritik terkait pemilihan Hotel Fairmont sebagai lokasi rapat.

Menurutnya, penyelenggaraan rapat di hotel dilakukan demi efektivitas pembahasan.

“Kalau di sini kan konsinyering, kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan, gitu ya,” kata Utut kepada wartawan di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3).

Ia juga membandingkan dengan rapat-rapat serupa sebelumnya, seperti pembahasan UU Kejaksaan yang digelar di Hotel Sheraton dan UU Perlindungan Data Pribadi di Hotel Intercontinental.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar menambahkan bahwa pemilihan Hotel Fairmont telah sesuai dengan Tata Tertib DPR Pasal 254, yang memungkinkan rapat di luar gedung parlemen.

Ia juga menyebut bahwa hotel tersebut memiliki tarif kerja sama dengan pemerintah, sehingga biayanya lebih terjangkau.

Indra menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap diperhatikan, tetapi pembahasan RUU TNI dianggap sebagai prioritas.

“Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” kata Indra.

(AKM/NID/RAD)