Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Mei 2025

MPN Indonesia 7 Mei 2025 - Belasan provinsi di Indonesia masih melanjutkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Mei 2025.

Program ini memberikan berbagai keringanan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.

Pada Mei 2025, setidaknya 13 provinsi di Indonesia tetap melaksanakan pemutihan pajak kendaraan.

Kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat dengan menghapus denda keterlambatan, memberikan potongan pajak, serta menghapus tunggakan pajak kendaraan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemutihan pajak kendaraan, yang bersifat sementara, menjadi solusi penting bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan.

Program pemutihan pajak di masing-masing provinsi memiliki rincian yang bervariasi, mencakup potongan biaya pajak, pembebasan denda, penghapusan tunggakan, dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu, sebagian pemerintah daerah juga meniadakan kenaikan tarif pajak kendaraan untuk tahun ini.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong masyarakat melakukan pembayaran tepat waktu.

Rincian Program Pemutihan Pajak Kendaraan di 13 Provinsi

1. Aceh

Dikutip MPN Indonesia melalui Instagram resmi @bpkaaceh, Pemprov Aceh membebaskan pajak progresif kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2025.

Insentif ini sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 tertanggal 25 November 2024.

2. Kepulauan Riau

Diskon PKB sebesar 13,94 persen dan BBNKB sebesar 39,75 persen berlaku hingga Juni 2025. Pemutihan memungkinkan pembayaran pajak kendaraan sesuai besaran tahun 2024.

3. Sumatera Selatan

Berdasarkan Perda Sumsel Nomor 3 Tahun 2023 dan Keputusan Gubernur Nomor 5/KPTS/BAPENDA/2025, tidak ada kenaikan PKB dan BBNKB.

Dikutip dari Instagram resmi @bapenda_sumsel, pembebasan biaya BBNKB-2 dan pajak progresif diberlakukan sejak 5 Januari.

4. Lampung

Pemprov Lampung menggelar pemutihan pajak mulai 1 Mei 2025. Tidak ada kenaikan PKB dan BBNKB, serta penundaan opsen pajak kendaraan sejak 5 Januari 2025

5. Banten

Pembebasan tunggakan dan denda PKB sejak 2024 dan sebelumnya tanpa batasan tahun. Program berlangsung dari 10 April hingga 30 Juni 2025.

6. Jawa Barat

Pemutihan pajak menghapus seluruh tunggakan sebelum 2024. Program berjalan dari 20 Maret hingga 30 Juni 2025.

Bea balik nama kendaraan juga dibebaskan, meskipun pemilik kendaraan tetap dikenakan opsen pajak.

7. Jawa Tengah

Pembebasan seluruh pokok pajak, denda pajak, serta denda tunggakan Jasa Raharja sebelum 2024 berlaku dari 8 April hingga 30 Juni 2025. Wajib pajak tetap harus membayar PKB untuk 2025.

8. Kalimantan Selatan

Potongan pajak kendaraan pelat hitam, putih, dan kuning berlaku. Denda keterlambatan diturunkan dari 25 persen menjadi 1 persen per bulan.

BBN-II dibebaskan. Kebijakan berlaku dari 5 Januari hingga 28 Juni 2025.

9. Kalimantan Timur

Program pemutihan meliputi penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan.

Hanya pajak tahunan berjalan yang perlu dibayar. Program berlangsung dari 8 April hingga 30 Juni 2025.

10. Kalimantan Utara

Relaksasi pajak berupa pembebasan denda PKB dan pokok BBNKB II yang awalnya berakhir Desember 2024 diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

11. Sulawesi Tengah

Pemprov Sulawesi Tengah membebaskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya, termasuk bebas Bea Balik Nama II dan pajak progresif. Program berlaku dari 14 April hingga 14 Mei 2025.

12. Sulawesi Tenggara

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berlaku hingga 31 Mei 2025 khusus bagi pelajar dan mahasiswa S1 yang memiliki tunggakan.

13. Bali

Diskon pokok PKB untuk kendaraan sampai 200 cc sebesar 14,35 persen dan kendaraan di atas 200 cc sebesar 12,15 persen.

Diskon 39,76 persen diberikan untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, dan pemerintah.

Pembayaran pokok BBNKB mendapat diskon 24 persen. Kebijakan dimulai 5 Januari 2025 sesuai Pergub Bali Nomor 30 Tahun 2024.

(AKM/NID/RAD)