Angka Stunting di Tangsel Naik jadi 10,5 Persen

Banten, MPN Indonesia 1 Juli 2025 - Angka stunting di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, mengalami kenaikan menjadi 10,5 persen pada 2025 dari angka sebelumnya yang tercatat sebesar 9,2 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) Kota Tangsel, Eki Herdiana, menjelaskan bahwa peningkatan ini terjadi akibat bertambahnya indikator penilaian.

“Penambahan itu karena adanya penambahan indikator,” ujar Eki.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, juga menambahkan bahwa perubahan standar penilaian berpengaruh signifikan terhadap hasil pengukuran angka stunting di Tangerang Selatan.

Pilar menyampaikan bahwa pada 2021 angka stunting sempat mencapai 19,9 persen, lalu menurun menjadi 9 persen pada 2022, dan naik menjadi 9,2 persen dua tahun setelahnya. Data terbaru menunjukkan angka tersebut kini berada di 10,5 persen.

“Stunting sekarang dari 9,2 jadi 10,5 persen. Karena adanya penambahan penilaian standar jadi terjadi peningkatan di seluruh daerah Indonesia, termasuk Kota Tangsel,” kata Pilar kepada wartawan, Senin (30/6).

Kenaikan prevalensi stunting ini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.

Eki menyatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan peran posyandu dan pos gizi di seluruh kelurahan untuk meningkatkan edukasi dan pelayanan kesehatan gizi.

“Yang pasti dengan kenaikan ini jadi bahan evaluasi, posisi kurangnya di mana nih. Ada indikator baru, ya kita intervensi lagi. Peran Posyandu, peran Pos Gizi kan semua kelurahan punya, jadi harus mengedukasi,” jelas Eki.

Strategi Penanganan dan Intervensi Stunting di Tangerang Selatan

Tidak hanya butuh peran dari Dinas Kesehatan, Eki menegaskan bahwa penanganan stunting di Tangerang Selatan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.

Pemerintah Kota Tangsel akan mengkaji akar permasalahan stunting untuk menentukan intervensi yang sesuai.

“Maka kita akan lihat akar masalahnya, biar intervensinya pas,” ucap Eki.

Dalam pelaksanaannya, intervensi tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan gizi tetapi juga melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman melalui program perbaikan rumah tidak layak huni serta Dinas Cipta Karya yang bertanggung jawab atas sanitasi lingkungan.

“Ada Cipta Karya soal sanitasinya. Mungkin ini kita coba lebih fokus, soal pemahaman dari ibu hamil juga, gizinya seperti apa harus ada edukasi itu,” jelas Eki.

Ia menambahkan, jika nantinya hasil evaluasi menunjukkan perlunya fokus pada masa kehamilan, maka program-program yang mendukung ibu hamil akan menjadi prioritas.

Salah satu upaya yang sedang berjalan adalah pembagian tablet tambah darah kepada pelajar perempuan di tingkat SMA sebagai bagian dari pencegahan stunting sejak remaja.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 8 persen pada tahun 2025.

“Diharapkan tahun depan sesuai target di 2025 ada di angka 8 persen. Kan sebetulnya stunting 1.000 hari kelahiran. Di hulunya ada tindakan, ada intervensi, misalnya pembelian tablet tambah darah, itu dikasih ke pelajar SMA yang perempuan. Tahun ini masih ada sisa waktu semoga bisa turun,” tutup Eki.

Dengan bertambahnya indikator dan standar penilaian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam program nasional penanggulangan stunting.

Pilar menegaskan bahwa peningkatan standar penilaian ini menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan dan memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan.

“Semakin ketat lagi, bertambah lagi ya sekarang menjadi ada kenaikan. Tapi itu menjadi evaluasi buat kita supaya penambahan standar penilaian ini bisa kita penuhi,” kata Pilar.

(AKM/NID/RAD)