BPS Kota Bogor akan Jalankan Sensus Ekonomi pada 2026

Jawa Barat, MPN Indonesia 15 Juli 2025 - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor akan melaksanakan Sensus Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun.

Hal ini diungkapkan Kepala BPS Kota Bogor Raden Gandari Adianti Aju Fatimah kepada Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat kunjungan ke Balai Kota Bogor, Senin (14/7).

Menanggapi rencana tersebut, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi terhadap rencana pelaksanaan sensus.

Ia berharap agar hasilnya dapat dibagikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sebab menurutnya, data itu sangat penting.

Ia pun menekankan agar sensus yang dilakukan akurat supaya bisa dilakukan intervensi secara tepat, baik dari sisi target, kebijakan, orang, maupun angka.

“Semoga ini menjadi basic data yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, dan itu akan sangat baik. Semoga nanti bisa sharing data,” ungkap Dedie.

Sensus Termuda di Indonesia

Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilakukan secara nasional, berbeda dengan sensus lain yang telah lebih sering dilakukan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang menetapkan BPS sebagai lembaga pelaksana sensus setiap 10 tahun.

Tujuan Sensus Ekonomi

Sensus ekonomi akan mencakup 17 kategori usaha, namun terdapat tiga kategori yang tidak termasuk dalam pendataan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui direktori seluruh usaha, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Selain itu, akan diketahui struktur karakteristik usaha, pengusaha, jumlah omzet, hingga yang terpenting terkait ekonomi digital.

“Peran dunia usaha itu sangat luar biasa, terutama untuk investasi. Kami mohon dukungan dari Bapak Wali Kota Bogor agar dinas-dinas yang memiliki direktori tentang usaha bisa berbagi, karena hal ini akan menjadi potret bagi BPS Kota Bogor,” jelas Gandari.

Langkah Persiapan

BPS Kota Bogor telah memulai sejumlah langkah persiapan. Hingga saat ini, pelatihan telah diberikan kepada 245 petugas sensus ekonomi yang akan diterjunkan di lapangan.

Selain itu, koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah instansi di Kota Bogor, antara lain koordinasi dengan Disparbud, Dinkukmdagin, dan KADIN Kota Bogor.

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan pemutakhiran batas peta wilayah di tingkat RT.

Pada Agustus 2025, BPS Kota Bogor akan memperbarui batas-batas peta sebanyak 3.644 RT beserta muatan ekonominya.

Data ini akan menjadi acuan bagi petugas sensus dalam pelaksanaan di lapangan.

(DIM/NID/RAD)