Dedi Mulyadi Bantah Dirinya Wajibkan Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos

MPN Indonesia 5 Agustus 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataannya soal penerima bantuan sosial (bansos) wajib untuk menjalani vasektomi.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Dedi dalam siniar bersama Deddy Corbuzier yang tayang pada Senin (4/8).

“Terima bansos harus vasektomi itu nggak ada,” ujar Dedi.

Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak berasal darinya dan menyebutkan bahwa pernyataan lengkapnya dapat diakses sebagai klarifikasi.

“Kalimat itu yang buat siapa? Yang buat media, pidato lengkapnya ada,” tambahnya.

Temuan Dedi Mulyadi di Lapangan

Dalam kesempatan tersebut, Dedi menjelaskan bahwa isu vasektomi awalnya berangkat dari pengalaman langsung di lapangan.

Ia memaparkan sejumlah pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai bupati Purwakarta dan anggota DPR.

Dedi mengaku pernah menemukan warga dengan jumlah anak yang sangat banyak, seperti satu keluarga di Pleret yang memiliki 24 anak dari satu pasangan suami istri.

“Ada di obrolan saya, ada di YouTube saya, ibu-ibunya pernah ngobrol sama saya. Si ibunya jualan gorengan, bapaknya narik becak,” ucap Dedi.

Ia juga menyebut pernah menjumpai keluarga lain dengan 16 hingga 14 anak.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Dedi mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga besar ini bahkan dijadikan pengamen dan pengemis.

Saat ditanya mengenai alasan memiliki anak banyak, sang suami justru malah menyalahkan istrinya yang selalu mengandung.

Oleh sebab itu lah ia menyarankan agar keluarga kelas menengah ke bawah untuk melakukan KB, salah satunya dengan vasektomi.

Tidak ada kewajiban, hanya edukasi

Dedi menekankan bahwa ajakan untuk ikut program vasektomi tidak pernah diwajibkan, melainkan bersifat anjuran berdasarkan kondisi sosial yang ia temui.

Ia menyebut sudah sering mengajak masyarakat untuk ikut vasektomi sejak menjabat sebagai anggota DPR.

Setelah menjabat sebagai gubernur, Dedi mengaku masih menemui kasus serupa.

Ia menceritakan bahwa banyak warga datang meminta bantuan biaya rumah sakit karena tidak mampu membayar persalinan istri mereka.

“Saya sering didatengin juga ada orang istrinya masih di rumah sakit melahirkan nggak bisa nebus, 14 juta, ada yang 23 juta, 24 juta,” ungkapnya.

Dedi mengaku sering mengingatkan mereka untuk ikut program keluarga berencana (KB), agar dapat mengelola kehidupan keluarga secara lebih baik.

Menurutnya, tanpa pengendalian kelahiran, berbagai program bantuan dari pemerintah, seperti bansos, tidak akan efektif.

“Yang saya sampaikan itu penerima bantuan sosial diharapkan bisa mengikuti program keluarga berencana,” katanya.

(AKM/NID/RAD)