KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

MPN Indonesia 11 Desember 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, pada Rabu (10/12).

Dalam operasi tersebut, lima orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Penangkapan di Jakarta dan Lampung

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT ini merupakan hasil rangkaian permintaan keterangan di dua lokasi, yakni Jakarta dan Lampung.

“Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Lampung untuk kemudian dibawa ke Jakarta,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Rabu malam (10/12).

Ia menambahkan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut dari proses klarifikasi terhadap beberapa pihak yang sebelumnya telah dimintai keterangan.

Ardito Wijaya Dibawa ke Gedung KPK

Ardito Wijaya termasuk dalam lima orang tersebut dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ia tiba pada Rabu malam sekitar pukul 20.20 WIB dengan mengenakan topi putih, jaket hitam, dan membawa sebuah koper biru.

“Alhamdulillah sehat. Di rumah aja,” ucap Ardito saat memberikan pernyataan singkat kepada awak media sebelum memasuki Gedung KPK.

Pimpinan KPK Benarkan OTT

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan terhadap Ardito.

“Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” jelas Fitroh dalam pernyataannya pada Rabu (10/12).

Ia belum merinci identitas empat orang lainnya yang turut diamankan bersama Ardito.

Status Hukum Masih Diperiksa

KPK menyampaikan bahwa status hukum Ardito saat ini masih sebagai terperiksa.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan.

Pihak yang Diamankan dan Proses Lanjutan

Lima orang yang diamankan terdiri atas Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat pihak lain yang identitasnya belum diumumkan.

Mereka ditangkap di Lampung dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK belum membeberkan dugaan perkara maupun modus dalam OTT ini.

Informasi lebih lengkap akan disampaikan setelah proses pemeriksaan dan penetapan status hukum selesai.

(AKM/NID/RAD)