Jadi Ketua Satgas, Tito Karnavian Tancap Gas Bahas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra

MPN Indonesia 9 Januari 2026 - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penunjukan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor setelah masa tanggap darurat berakhir di sejumlah daerah.

Pengumuman penunjukan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai taklimat awal tahun di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1).

Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi awal bersama sejumlah pejabat terkait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/1).

Pemetaan Situasi Pascatanggap Darurat

Tito Karnavian menyatakan Satgas segera melakukan pemetaan kondisi lapangan untuk menyesuaikan langkah pemulihan di masing-masing daerah terdampak bencana alam.

Pemetaan dilakukan seiring berakhirnya masa tanggap darurat di beberapa wilayah, sementara daerah lain masih memperpanjang status tersebut.

“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito kepada wartawan usai rapat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/1).

Rapat koordinasi tersebut digelar secara hybrid dan dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Sebagai bagian dari penguatan kendali, pemerintah membentuk dua Posko Induk, masing-masing di Jakarta dan Banda Aceh.

Banda Aceh ditetapkan sebagai posko utama di daerah karena menjadi wilayah dengan dampak bencana paling parah.

“Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” jelas Tito.

Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Berdasarkan konsolidasi data BNPB melalui pemantauan MPN Indonesia pada Jumat (9/1), tercatat sebanyak 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana.

Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah telah berangsur normal, sementara tujuh wilayah lainnya masih menjalani penanganan lanjutan.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Sebagian besar wilayah telah memasuki fase pemulihan, namun beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus.

Pemulihan awal difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan.

Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung.

Sementara itu, perbaikan jalan non-nasional masih dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Tito menyebut pemulihan ditandai dengan kembali berfungsinya roda pemerintahan, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Seluruh rumah sakit umum daerah yang terdampak dilaporkan telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat validasi data rumah rusak agar bantuan perumahan dapat segera disalurkan kepada warga terdampak.

Tito menegaskan pendataan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.

“Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegasnya.

Peran Posko Banda Aceh dan Penambahan Personel

Untuk mempercepat proses pemulihan, Tito mengusulkan penambahan personel dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, serta mahasiswa sekolah kedinasan.

Personel tersebut akan dilibatkan dalam kegiatan pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.

Selain berfungsi sebagai pusat kendali koordinasi, Posko Induk Banda Aceh juga akan menjadi pusat komunikasi publik terkait progres pemulihan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA.

“Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan Pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” kata Safrizal dalam keterangan tertulis, pada Kamis (8/1).

Safrizal menambahkan bahwa pendampingan di wilayah terdampak telah dilakukan sejak masa tanggap darurat dimulai, dengan kehadiran intensif di lapangan sejak 27 November 2025.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas didasarkan pada kemampuan koordinatif Kementerian Dalam Negeri dalam menjangkau pemerintah pusat hingga daerah.

Dalam waktu dekat, Tito dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk memimpin rapat teknis lanjutan sekaligus meninjau progres pemulihan di lapangan.

Satgas ditargetkan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan prioritas pada percepatan pembangunan hunian layak serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.

(AKM/NID/RAD)