Komdigi Resmi Blokir Akses Wikimedia

MPN Indonesia 26 Maret 2026 - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir akses ke situs Wikimedia Commons pada Rabu (25/3).

Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman yang beredar di laman Wikipedia dan dikonfirmasi oleh akun X resmi Wikipedia bahasa Indonesia, @idwiki.

“Per tanggal 25 Maret 2026, situs web Wikimedia Commons telah diblokir oleh pihak Kemkomdigi,” demikian keterangan unggahan dari akun tersebut, dikutip MPN Indonesia pada kamis (26/3).

Pemblokiran dilakukan menyusul belum tuntasnya proses pendaftaran Wikimedia Foundation sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi telah melakukan pembatasan akses terbatas pada fitur login subdomain auth.wikimedia.org sejak Rabu (25/2).

Akses terhadap konten utama masih tersedia, namun aktivitas yang memerlukan autentikasi seperti penyuntingan dan pembuatan akun tidak dapat dilakukan.

Hingga saat ini, Komdigi belum mengeluarkan penjelasan resmi lebih lanjut mengenai alasan teknis di balik pemblokiran total Wikimedia Commons.

Proses Pembatasan dan Alasan Kebijakan Pemerintah

Kementerian Komdigi mulai menerapkan pembatasan terbatas terhadap fitur autentikasi pada auth.wikimedia.org sejak Rabu (25/2), karena Wikimedia Foundation belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai PSE lingkup privat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pembatasan awal tersebut tidak memblokir seluruh layanan Wikimedia.

“Akses terhadap laman utama wikimedia.org dan seluruh konten informasi tetap tersedia. Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia melalui laman Komdigi pada kamis (26/3).

Kebijakan ini berdasar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik, baik domestik maupun asing, yang layanannya tersedia dan/atau digunakan di Indonesia, untuk melakukan pendaftaran sebagai PSE.

Menurut Alexander, notifikasi resmi kepada Wikimedia telah disampaikan sejak November 2025, disertai dengan dua kali perpanjangan waktu hingga Kamis (20/1).

Namun hingga dilakukan pembatasan pada Rabu (25/2), kewajiban pendaftaran belum dipenuhi oleh Wikimedia Foundation.

“Pendaftaran PSE merupakan instrumen tata kelola untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia,” jelas Alexander.

Ia juga menyampaikan bahwa normalisasi akses dapat dilakukan setelah proses pendaftaran selesai diverifikasi. Informasi mengenai tata cara pendaftaran telah tersedia di laman resmi pse.komdigi.go.id.

Status Nirlaba Tak jadi Pengecualian

Alexander Sabar juga menegaskan bahwa status nirlaba Wikimedia tidak mengecualikan kewajiban mereka untuk mendaftarkan diri sebagai PSE.

“Kami mengapresiasi komunikasi yang telah dibangun oleh Wikimedia serta komitmennya untuk menindaklanjuti proses pendaftaran sebagai PSE lingkup privat, dan normalisasi akses layanan terdampak akan dilakukan setelah proses pendaftaran terverifikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alexander menyatakan bahwa kontribusi Wikimedia dalam menyediakan pengetahuan kepada masyarakat sangat dihargai, namun seluruh penyelenggara sistem elektronik tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku, tanpa memandang bentuk badan hukum, model bisnis, atau status nirlaba.

“Kemkomdigi akan terus melakukan pengawasan secara profesional dan proporsional guna menjaga kepastian hukum serta pelindungan masyarakat dalam ekosistem digital nasional,” tambahnya.

Peran Wikimedia Commons

Wikimedia Commons adalah platform yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas bebas seperti foto dan video yang digunakan oleh Wikipedia dan proyek-proyek turunannya.

Platform ini menjadi infrastruktur penting dalam penyediaan konten visual berlisensi bebas, baik bagi editor maupun pengguna publik yang mengakses, mengunggah, atau mengunduh berbagai berkas multimedia.

Wikipedia Indonesia menyatakan akan terus memberikan pembaruan informasi kepada publik seiring perkembangan situasi terkait pemblokiran ini.

(AKM/NID/RAD)