Program Kementan Dinilai Kurang Strategis untuk Petani, CORE Indonesia: Nanggung Bantuannya

MPN Indonesia 9 Juli 2025 - Sejumlah program Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2025 dinilai belum menyentuh akar persoalan petani dan cenderung kurang strategis.

Penilaian ini disampaikan oleh Peneliti dari CORE Indonesia, Eliza Mardian yang menyebut bahwa alokasi bantuan yang diberikan terkesan “nanggung” dan tidak merata.

Menurut Eliza, program yang dijalankan Kementan masih didominasi oleh penyediaan benih, bibit, dan pompanisasi.

Namun, bantuan-bantuan ini hanya bersifat habis pakai dan tidak semua petani mendapatkannya secara merata.

“Biasanya digilir sama penyuluhnya karena dengan anggaran terbatas gabisa semua petani kebagian. Tahun ini poktan A, tahun depan poktan B, jadi nanggung gitu bantuannya,” kata Eliza kepada MPN Indonesia, Senin (7/7).

Cetak Sawah Dinilai Tidak Efektif

Eliza juga menyoroti prioritas anggaran yang diarahkan pada program cetak sawah, terutama di wilayah Kalimantan dan Papua.

Menurutnya, secara agroklimat, wilayah tersebut kurang optimal untuk ditanami padi produktivitas tinggi.

“Kalau asal tumbuh, ya bisa tumbuh. Tapi tidak optimal. Untuk apa mengorbankan hutan dan anggaran besar kalau hasilnya tetap rendah?” tegasnya.

Ia menilai bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan riset mendalam untuk menemukan varietas padi yang cocok dan produktif di wilayah tersebut.

Jika tidak, program hanya akan menambah beban anggaran tanpa hasil maksimal.

Solusi Program untuk Kementan

Eliza menekankan, alih-alih cetak sawah, seharusnya pemerintah buka mata pada kebutuhan petani mengenai infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan usaha tani, dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan di tiap daerah.

Selain itu, pembangunan hilirisasi dan kepastian pasar menjadi kebutuhan mendesak agar petani tidak hanya bergantung pada bantuan sesaat.

“Dalam hal ini anggaran Kementan mestinya dibuat untuk membuat basis data setiap komoditas dari hulu sampe ke hilir untuk memudahkan penelusuran (traceability),” tegas Eliza.

“Kemudian, untuk meningkatkan indeks pertanaman berarti irigasinya yang harus dibenerin, intensifikasi. Bukan cetak sawah yang belum tentu berhasil,” sambungnya.

Eliza menilai, ketika infrastruktur dasar dibenahi dan didukung oleh kepastian pasar, maka petani pasti mampu membeli bibit dan benih sendiri, tak perlu bantuan pemerintah lagi.

Perlu Satu Visi antar Kementerian

Eliza juga menyoroti perlunya satu visi antara Kemenko Pangan, Kementan, dan Kemendagri dalam menjaga lahan pertanian agar tidak dikonversi sembarangan.

Jika pun konversi lahan terjadi, ia menilai perlu adanya penggantian sawah yang jelas dan terbukti ada.

“Jangan dikonversi. Jika pun terpaksa dikonversi, penggantian sawahnya harus jelas dan terbukti ada. Harus dikawal baik,” ucap Eliza.

(AKM/NID/RAD)