Program MBG Dipangkas jadi 5 Hari, Kecuali di Daerah 3T

MPN Indonesia 30 Maret 2026 - Pemerintah resmi menetapkan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan selama lima hari sekolah, yakni Senin hingga Jumat, terhitung sejak Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) Virtual bersama Presiden pada Sabtu (28/3).

Kebijakan ini berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan hari aktif kegiatan belajar mengajar di masing-masing wilayah.

Namun, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tetap mendapatkan penyaluran MBG hingga hari Sabtu.

Pengecualian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi intervensi gizi guna memastikan anak-anak di wilayah prioritas tetap mendapatkan asupan gizi harian secara optimal.

“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Badan Gizi Nasional pada Senin (30/3).

Satu Hari Pengurangan MBG Bisa Hemat Rp40 Triliun

Keputusan pemangkasan hari distribusi MBG dari enam menjadi lima hari dilakukan karena mayoritas sekolah di Indonesia menjalankan sistem pembelajaran lima hari.

“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” ujar Dadan Hindayana.

Efisiensi program ini turut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyebutkan bahwa pengurangan satu hari distribusi MBG dalam sepekan berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

“Kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3).

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan pemotongan anggaran secara langsung, melainkan bentuk efisiensi internal yang dilakukan oleh BGN.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan tetap dijalankan meski pemerintah sedang melakukan penyesuaian anggaran akibat kondisi global.

Ia menegaskan bahwa komitmennya terhadap program tersebut tetap kuat.

Penentuan Daerah 3T Mengacu pada Data SSGI 2024

BGN menyatakan bahwa penentuan wilayah yang tetap mendapatkan MBG hingga enam hari akan mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan.

Fokus utama diberikan kepada wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, khususnya di kawasan Indonesia Timur, Sumatera, dan Papua.

“Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” ujar Dadan Hindayana.

Pendataan yang dilakukan meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, serta tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.

Dadan menekankan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan program ini.

“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang kekurangan gizi,” ungkapnya.

Dengan skema penyaluran yang disesuaikan berdasarkan data dan kebutuhan daerah, program makan bergizi gratis diharapkan tetap mampu mendukung upaya penurunan stunting di Indonesia tanpa mengurangi efektivitasnya, terutama bagi anak-anak di daerah yang paling membutuhkan.

(AKM/NID/RAD)