Sebanyak 1.780 SPPG Disetop Sementara, Ada Apa?

MPN Indonesia 26 April 2026 - Sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka pengetatan standar dan perbaikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4).

Langkah tersebut diambil karena sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, seperti kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dadan menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal yang telah berjalan di lingkungan Badan Gizi Nasional.

“Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia,” ujar Dadan, dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi BGN pada Minggu (26/4)..

Ia juga menjelaskan bahwa langkah tersebut diberlakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar administrasi dan teknis.

“Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” tegasnya.

Pengetatan Standar dan Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap SPPG dalam program MBG dilakukan melalui struktur internal BGN tanpa membentuk tim khusus baru.

Dadan menyebutkan bahwa di dalam BGN terdapat tiga wakil kepala, salah satunya bertanggung jawab atas investigasi dan komunikasi publik.

Selain itu, terdapat Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang membawahi seluruh SPPG di Indonesia.

Menurut Dadan, pengawasan juga melibatkan inspektorat untuk menangani persoalan di lapangan.

Mekanisme tersebut dijalankan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dari total 26.800 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah, sekitar 1.780 unit saat ini dihentikan sementara operasionalnya.

Jumlah tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan serta pemenuhan persyaratan oleh masing-masing unit.

“Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” sebut Dadan.

Imbauan untuk Sekolah Penerima MBG

Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa penutupan sementara 1.780 SPPG merupakan tindakan terhadap unit yang tidak memenuhi standar dalam program MBG.

“Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras,” tegas Zulhas.

Selain itu, ia mengimbau sekolah-sekolah untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG setempat maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

“Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)