Soal Polemik Bendera Bulan Bintang, Tokoh Aceh: Silahkan Diatur Penggunaannya, Agar Tidak jadi Alat Provokasi

Aceh, MPN Indonesia 30 Agustus 2026 - Tokoh muda Aceh, Suryadi Djamil atau Surya meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan polemik bendera Aceh, Minggu (30/8).

Menurutnya, kepastian hukum terhadap bendera Bulan Bintang diperlukan agar simbol tersebut tidak terus dimanfaatkan untuk memancing perhatian maupun memprovokasi masyarakat.

“Bendera Bulan Bintang selama belum disahkan justru akan menguntungkan pihak-pihak oposisi yang kontra dengan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Republik Indonesia. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan biaya untuk memprovokasi masyarakat Aceh, karena isu bendera ini sudah menjadi sumber yang mudah dimainkan,” kata Surya dalam keterangan resminya.

Menurut Surya, selama belum ada kepastian mengenai status bendera Bulan Bintang, isu tersebut berpotensi terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.

Ia menilai kondisi itu dapat membuat berbagai persoalan di tengah masyarakat semakin mudah dikaitkan dengan simbol tersebut.

Aturan Penggunaan Bendera Bulan Bintang

Surya mengatakan penyelesaian status dan penggunaan bendera Bulan Bintang perlu dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menyebut pengaturan yang jelas dapat dilakukan apabila disepakati sebagai simbol daerah atau simbol adat.

“Kalau bendera Bulan Bintang disahkan menjadi bendera daerah dengan aturan yang jelas, maka sumber provokasi yang selama ini hidup dari persoalan bendera akan hilang dengan sendirinya. Yang penting semuanya memiliki kepastian dan aturan yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah perlu mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.

Menurutnya, pengaturan mengenai posisi maupun tata cara penggunaan simbol tersebut harus memiliki dasar yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang harus diatur penggunaannya, silakan diatur dengan baik. Misalnya bagaimana posisi dan tata cara penggunaannya. Yang penting ada kepastian, sehingga masyarakat Aceh tidak terus dipancing dengan persoalan bendera,” katanya.

Isu Bendera Disebut Kerap Muncul dalam Berbagai Persoalan

Surya menilai persoalan bendera Bulan Bintang belakangan ini sering muncul dalam berbagai aksi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah justru berujung pada pengibaran simbol tersebut.

“Aceh hari ini menjadi lucu. Sedikit-sedikit bendera. Ada persoalan lahan, tambang, atau masalah lainnya, ujung-ujungnya bendera yang dikibarkan. Seharusnya persoalan bendera ini segera diselesaikan,” katanya.

Ia mengatakan masyarakat Aceh selama ini dikenal menjunjung tinggi adat, adab, dan musyawarah.

Karena itu, menurutnya, persoalan yang terjadi tidak seharusnya selalu berakhir pada aksi demonstrasi maupun pengibaran bendera.

“Jangan sampai setiap ada masalah kecil langsung dibawa ke persoalan bendera. Ini justru membuat Aceh seolah-olah tidak aman ketika dilihat dari luar. Padahal masyarakat Aceh sangat damai dan terbuka,” ujarnya.

Contoh Persoalan di Beutong Ateuh

Dalam penyampaiannya, tokoh muda Aceh itu mencontohkan persoalan yang terjadi di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, terkait aktivitas pertambangan.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Contoh kecil hari ini di Beutong Ateuh, persoalan tambang kenapa harus mengibarkan bendera? Kita punya aturan, punya adat dan tatakrama. Nenek moyang kita mengajarkan musyawarah. Tidak ada salahnya duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Menurutnya, seluruh pihak perlu berhati-hati agar persoalan di suatu daerah tidak dimanfaatkan untuk menciptakan ketakutan maupun memberikan citra buruk terhadap daerah tersebut.

“Kita perlu melihat apakah ada pihak luar yang ikut menggerakkan persoalan ini. Jangan sampai Beutong Ateuh dibuat suram dan menimbulkan ketakutan bagi orang yang ingin masuk untuk membangun daerah,” katanya.

Ajak Seluruh Unsur Masyarakat Duduk Bersama

Surya menegaskan penyampaian kritik dan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, menurutnya, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan dengan mengedepankan etika, sopan santun, serta menghormati aturan yang berlaku.

“Ini negara yang ada aturannya, bukan negara yang bisa berbuat semaunya. Kalau ada masalah, mari duduk bersama. Jangan sedikit-sedikit bendera seolah-olah itu menjadi jawaban atas semua persoalan,” katanya.

Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali mengedepankan tradisi musyawarah, seperti ulama, tokoh masyarakat, orang tua, bupati, camat, mukim, keuchik, DPRK, dan unsur masyarakat lainnya.

“Jangan merasa paling benar. Kita semua punya kekurangan. Mari kita saling menghargai, duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Ajak ulama, orang tua, tokoh masyarakat, bupati, mukim, geuchik, camat, DPRK, semuanya duduk bersama,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Suryadi Djamil berharap persoalan yang terjadi di Aceh tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.

Ia mengajak masyarakat menjaga daerah dengan tetap mengedepankan adab, etika, sopan santun, dan musyawarah.

“Mari kita rawat Aceh, rawat kampung kita. Jangan jadikan diri kita alat atau manfaat bagi orang-orang yang punya kepentingan untuk memecah belah sesama kita. Kita harus menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi adab, etika, sopan santun dan musyawarah,” kata Surya.

(AKM/NID/RAD)