Tindak Lanjuti Kasus Keracunan MBG, DPRD Bogor Sambangi Dapur SPPG Bosowa Bina Insani

MPN Indonesia 9 Mei 2025 - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (9/5).

Inspeksi itu dilakukan untuk menindaklanjuti kasus keracunan makanan massal yang diduga berasal dari program makan bergizi gratis (MBG) yang diproduksi di SPPG tersebut.

“Jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kebersihan makanan dan ruang pengemasan makanan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika kepada MPN Indonesia.

Temuan di Lapangan

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kota Bogor menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses produksi makanan.

Pemeriksaan difokuskan pada kelayakan fasilitas, kebersihan lingkungan, serta pemenuhan standar keamanan pangan di dapur MBG.

Dalam pemeriksaan tersebut, anggota Komisi IV menemukan adanya lalat yang hinggap di makanan yang sedang disiapkan untuk dikemas.

Serta, lantai di ruang pengemasan makanan kurang bersih dan penggunaan meja kayu yang dinilai kurang baik karena bisa menjadi media bagi bakteri.

Gelar Diskusi dengan Pihak Terkait

Komisi IV DPRD Kota Bogor juga menggelar diskusi dengan pihak pengelola Dapur SPPG Yayasan Bosowa Bina Insani serta Pemkot Bogor guna membahas kronologi dan tanggung jawab atas insiden keracunan tersebut.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinkes, peristiwa ini dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena hampir 10 persen dari penerima manfaat mengalami keracunan makanan, dan jumlah korban masih berpotensi bertambah.

“Dari informasi, ada masuk lagi pagi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini masih berkembang,” ungkap anggota Komisi IV, Endah Purwanti.

Endah menegaskan kembali komitmen DPRD untuk terus mendukung program pemerintah pusat seperti MBG, namun tetap dengan catatan penting terhadap penerapan standar kualitas.

Ia juga mengingatkan bahwa pihak pengelola, termasuk yayasan, perlu menunjukkan empati atas kejadian ini.

“Kami berharap ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam proses penyajian dan pengirimannya,” tuturnya.

Sekretaris Komisi IV Juhana menambahkan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan publik di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Prinsipnya kami mendukung program pemerintah MBG ini yang luar biasa manfaatnya. Tapi karena adanya kejadian ini, kami perlu mengetahui juga proses yang ada sehingga bisa membantu dengan memberikan masukan untuk perbaikan,” kata Juana.

Langkah Selanjutnya

Komisi IV DPRD Kota Bogor masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan terkait penyebab keracunan makanan yang terjadi.

Hasil tersebut diperkirakan keluar pada Minggu (11/5), dan akan digunakan sebagai dasar dalam rapat terpadu antara DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun langkah korektif lebih lanjut terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Anggota Komisi IV, Karina Soerbakti, memandang kejadian keracunan makanan massal ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan makanan yang menjadi bagian dari program makan bergizi gratis.

“Untuk memastikan bahwa SOP kedepannya kita bisa lebih awasi lagi untuk seluruh warga Bogor yang kita cintai dan kita banggakan,” katanya.

“Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Itu sih sebenarnya kita semua bukan saling menyalahkan tapi kita mencari solusi yang terbaik,” imbuhnya.
(DIM/NID/RAD)