Elon Musk Umumkan Mundur dari Pemerintahan Donald Trump

MPN Indonesia 29 Mei 2025 - Elon Musk mengundurkan diri dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, setelah menjalani masa tugas sebagai pegawai pemerintah khusus di Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (DOGE).

Keputusan ini diumumkan Musk melalui platform media sosial miliknya, X, pada Rabu malam (28/5), sehari setelah ia mengkritik rancangan undang-undang anggaran utama pemerintahan Trump yang dinilainya melemahkan kinerja DOGE.

“Sebagai penutupan dari masa tugas saya sebagai Special Government Employee, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu,” tulis Musk, dikutip MPN Indonesia dari X @elonmusk.

Mundur Jelang Akhir Masa Tugas

Dikutip MPN Indonesia dari Reuters, langkah pengunduran diri Musk terjadi menjelang akhir masa tugas 130 harinya sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, sebagaimana diatur dalam statusnya sebagai pegawai khusus.

Meski pengunduran dirinya tidak mengejutkan karena telah direncanakan sebelumnya, namun keluarnya Musk menyoroti ketegangan internal yang meningkat, terutama setelah ia menyatakan bahwa RUU anggaran Trump “meningkatkan defisit anggaran federal” dan “merusak kerja DOGE.”

Ia menambahkan dalam wawancara dengan CBS, “Saya pikir sebuah RUU bisa besar atau indah. Tapi saya tidak tahu apakah bisa menjadi keduanya”.

Kritik Musk terhadap RUU anggaran ini memicu ketegangan di antara pejabat tinggi Gedung Putih.

Musk tidak berbicara langsung dengan Trump sebelum pengunduran dirinya diumumkan dan keputusan tersebut diambil di tingkat staf senior, menurut pejabat Gedung Putih.

Proyek DOGE dan Dinamika Internal Kabinet

DOGE didirikan sebagai upaya pemangkasan birokrasi dan penghematan anggaran oleh pemerintahan Trump.

Sejak diluncurkan, DOGE telah mengurangi sekitar 260.000 dari total 2,3 juta pegawai sipil federal, dengan metode pemutusan hubungan kerja, tawaran pensiun dini, dan program buyout.

Namun, pendekatan agresif ini juga memunculkan tantangan hukum, termasuk keputusan pengadilan yang memerintahkan pemulihan status kerja sejumlah pegawai.

Musk awalnya menjanjikan pemangkasan anggaran sebesar $2 triliun, namun kemudian merevisi target tersebut menjadi $150 miliar.

Dalam praktiknya, kebijakan efisiensi ini juga menghadapi resistensi dari sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perhubungan Sean Duffy, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

Musk sendiri dilaporkan menyebut penasihat dagang Trump, Peter Navarro, sebagai “lebih bodoh dari sekantong batu”.

Meskipun sempat populer di kalangan pendukung konservatif, seperti saat mengangkat gergaji mesin merah di acara Conservative Political Action Conference, tapi gaya kepemimpinan Musk menimbulkan kekhawatiran di dalam kabinet.

Dampak Politik pada Bisnis Musk

Selama masa baktinya di pemerintahan, Elon Musk tetap menjadi tokoh kontroversial dalam ranah politik luar negeri dan domestik AS.

Meski tidak menjabat secara resmi, ia diberikan otoritas luas oleh Trump untuk mereformasi lembaga pemerintahan.

Peran politik Musk berpengaruh langsung pada bisnisnya. Selama keterlibatannya di pemerintahan, Tesla mengalami penurunan penjualan sebesar 13% di kuartal pertama tahun ini, disertai anjloknya harga saham hingga 45% sebelum sebagian pulih.

Protes terhadap Tesla juga meluas, mulai dari aksi demonstrasi hingga perusakan fasilitas, mendorong Jaksa Agung AS menyebut tindakan tersebut sebagai “terorisme domestik.”

Musk mengatakan akan mengurangi sumbangan politiknya setelah tahun lalu menghabiskan hampir $300 juta untuk mendukung kampanye Trump dan Partai Republik.

“Saya pikir saya sudah cukup,” ucapnya di forum ekonomi di Qatar.

(ADN/NID/RAD)