Israel dan Lebanon Sepakat Gencatan Senjata selama 10 Hari

MPN Indonesia 18 April 2026 - Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang mulai berlaku pada Kamis (16/4), menyusul pembicaraan langsung pada Selasa (14/4) yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

“Lebanon dan Israel telah mencapai kesepahaman di mana kedua negara akan bekerja untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian abadi antara kedua negara, pengakuan penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, dan membangun keamanan sejati di sepanjang perbatasan bersama mereka, sambil tetap menjaga hak inheren Israel untuk membela diri,” tulis pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, dikutip MPN Indonesia pada Sabtu (18/4).

Gencatan senjata ini diberlakukan sebagai penghentian permusuhan awal selama 10 hari untuk memungkinkan negosiasi menuju perjanjian keamanan dan perdamaian permanen antara Israel dan Lebanon.

Sekretaris Jenderal PBB menyambut baik kesepakatan tersebut dan mendesak semua pihak untuk menghormatinya, serta menyatakan bahwa langkah itu dapat membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut dalam kerangka konflik internasional yang lebih luas.

Selain itu, ia juga menyambut pengumuman Iran bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka untuk kapal komersial selama sisa masa gencatan senjata.

Mekanisme Gencatan Senjata

Amerika Serikat, sebagai mediator, menyatakan bahwa Israel dan Lebanon akan menerapkan penghentian permusuhan mulai Kamis (16/4) pukul 17:00 EST untuk jangka waktu awal 10 hari.

Periode ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama apabila terdapat kemajuan dalam negosiasi dan jika Lebanon menunjukkan kemampuannya menegaskan kedaulatannya.

“Periode awal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama antara Lebanon dan Israel jika kemajuan ditunjukkan dalam negosiasi,” lanjut keterangan resmi Departemen Luar Negeri AS.

Israel dan Lebanon sepakat bahwa kelompok bersenjata nonnegara menjadi ancaman serius bagi kedaulatan Lebanon dan stabilitas kawasan.

Aktivitas mereka harus dibatasi, sehingga hanya pasukan keamanan resmi Lebanon yang berhak membawa senjata.

Pemerintah Lebanon dengan dukungan internasional akan mencegah Hizbullah dan kelompok bersenjata lain melakukan serangan terhadap Israel.

Pasukan keamanan Lebanon ditegaskan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan negara.

Di sisi lain, Israel menyatakan akan tetap mempertahankan hak untuk membela diri dari ancaman, namun selama gencatan senjata tidak akan melakukan operasi militer ofensif terhadap target di Lebanon.

Kedua negara juga meminta Amerika Serikat memfasilitasi negosiasi lanjutan, termasuk soal batas wilayah, guna mencapai perjanjian yang menjamin keamanan dan stabilitas bersama.

Amerika Serikat menyatakan komitmen tersebut dirancang untuk menciptakan kondisi bagi negosiasi menuju perdamaian dan keamanan, serta menyampaikan niat untuk memimpin upaya internasional dalam mendukung Lebanon dalam konteks politik internasional.

(ADN/NID/RAD)