Juliyatmono, Anggota DPR dari Fraksi Golkar mengusulkan pentingnya membuka akses yang setara dalam sekolah kedinasan.
Kementan melaporkan bahwa anggaran sebesar Rp8,15 triliun masih dalam status diblokir hingga saat ini.
LPSK desak penguatan hak korban dalam RKUHAP, termasuk restitusi, Victim Impact Statement, dan peran justice collaborator demi keadilan seimbang di sistem pidana.
Konferensi PUIC ke-19 di DPR RI bahas tata kelola, isu Palestina, dan pemberdayaan Muslim, hadirkan 37 negara anggota untuk perkuat solidaritas dunia Islam.
Anggota Komisi VII DPR RI menyatakan prihatin terhadap PMI manufaktur Indonesia pada April 2025 yang anjlok.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mendesak percepatan riset ganja medis menyusul kematian Pika.
DPR desak Polda Metro Jaya dalami kasus kematian mahasiswa UKI usai ditemukan kejanggalan dan keterangan saksi yang berbeda.
DPR RI pastikan RUU Perlindungan PRT dibahas usai May Day 2025, di tengah dorongan serikat buruh dan Komnas HAM untuk lindungi hak pekerja rumah tangga.
TNI AL menunggak pembayaran BBM ke Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. KSAL minta pemutihan dan usul pengelolaan BBM dialihkan ke Kementerian Pertahanan.
DPR RI setuju usulan Kemenkumham hapus SKCK, dinilai tak efektif dan membebani. Langkah ini dorong penyederhanaan birokrasi dan perlindungan hak sipil warga.
