Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Berencana Ingin Keluar dari Inggris Raya

MPN Indonesia 15 September 2026 - Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara berencana menentukan masa depan politiknya setelah para pemimpin ketiga wilayah dijadwalkan bertemu di Cardiff, Wales, pada Senin (14/9).

Pertemuan itu bertujuan menandatangani deklarasi bersama yang mendorong hak menggelar referendum kemerdekaan dari Inggris Raya.

“Westminster harus bersiap menghadapi masa depan pasca-UK,” kata Pemimpin Skotlandia John Swinney, dikutip MPN Indonesia dari The Telegraph pada Selasa (15/9).

Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Perkuat Kerja Sama

Pertemuan tersebut menjadi yang pertama mempertemukan tiga first minister yang sama-sama berasal dari kubu pro-kemerdekaan.

John Swinney, Rhun ap Iorwerth, dan Michelle O’Neill dijadwalkan menandatangani deklarasi bersama di St David’s Hotel, Cardiff.

Presiden Sinn Fein sekaligus pemimpin oposisi Republik Irlandia, Mary Lou McDonald, juga dijadwalkan menghadiri pertemuan tersebut.

Para pemimpin bertemu dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik.

Swinney mengatakan momentum perubahan konstitusional semakin menguat.

Ia menyebut kondisi itu menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika politik internasional maupun hubungan konstitusional di Britania Raya.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh menteri pertama yang pro-kemerdekaan,” ucap Swinney.

Deklarasi Berisi Dorongan Referendum

Deklarasi yang akan ditandatangani bertujuan memperkuat kerja sama antarpartai dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri melalui jalur demokratis.

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, energi, hubungan dengan Eropa, kerja sama internasional, serta hak untuk menentukan nasib sendiri.

Melalui memorandum kerja sama itu, ketiga partai juga menyatakan pandangan, bahwa wilayah mereka seharusnya berada di Uni Eropa.

Pada skema yang dibahas, Skotlandia dan Wales akan bergabung sebagai anggota baru Uni Eropa.

Sementara itu, Irlandia Utara akan menjadi bagian Uni Eropa apabila bergabung dengan Republik Irlandia.

Selain itu, dokumen tersebut memuat komitmen memperkuat hubungan dengan negara-negara Eropa sebagai bagian dari persiapan menuju kemerdekaan.

Pemerintah Inggris Raya Menolak Referendum Baru

Rencana muncul usai Perdana Menteri Inggris Raya, Andy Burnham, sebelumnya menyampaikan di parlemen.

Pada kesempatan itu ia mengungkapkan, referendum dapat dipertimbangkan apabila terdapat konsensus yang jelas dari masyarakat.

Namun, melalui surat kepada Swinney, Burnham menegaskan referendum kemerdekaan belum menjadi agenda pemerintah sebelum pemilu berikutnya.

Ia menyatakan tidak terdapat konsensus yang cukup untuk menggelar referendum baru di Skotlandia.

Burnham juga menilai belum ada dasar yang menunjukkan mayoritas masyarakat Irlandia Utara ingin keluar dari Inggris Raya.

“Kemerdekaan dan referendum berada di luar agenda karena hal itu akan mengalihkan fokus kami dari pertumbuhan ekonomi dan membantu keluarga menghadapi biaya hidup,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia dari The Guardian pada Selasa (15/9).

Burnham juga mengacu pada manifesto Partai Buruh 2024 yang menyatakan partainya tidak mendukung referendum maupun kemerdekaan baru.

Jalur Hukum Irlandia Utara Berbeda

Berbeda dengan Skotlandia, mekanisme penyatuan Irlandia memiliki dasar hukum tersendiri melalui Good Friday Agreement.

Perjanjian tersebut memungkinkan referendum digelar apabila terdapat indikasi mayoritas masyarakat Irlandia Utara mendukung penyatuan dengan Republik Irlandia.

Sinn Fein menyatakan para pemimpin akan membahas hak setiap wilayah menentukan masa depannya melalui proses demokratis.

“Persatuan Irlandia bukanlah aspirasi yang jauh. Pekerjaan membangun Irlandia baru harus dimulai sekarang,” ucap pihak Sinn Fein pada keterangannya.

Donald Trump Turut Menyoroti Isu Penyatuan Irlandia

Pertemuan di Cardiff berlangsung dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pandangannya mengenai penyatuan Irlandia.

Saat berada di Dublin pada Sabtu (12/9), Trump menyebut bergabungnya Irlandia Utara dengan Republik Irlandia sebagai sesuatu yang baik.

“Ada Irlandia Utara dan ada Irlandia, dan menurut saya, menyatukan keduanya adalah hal yang sangat wajar dan alami,” tutur Trump kepada awak media.

Sementara mengenai Skotlandia, Trump mengatakan belum akan memberikan tanggapan lebih lanjut.

(RAD/NID/RAD)