Bank Dunia Sebut RI Makin Berani Ngutang, Rasionya Tembus 40 Persen

MPN Indonesia 30 April 2025 - Bank Dunia atau World Bank memperkirakan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan naik ke angka 40,1% pada akhir 2025. 

Proyeksi ini sedikit lebih rendah dari estimasi Fitch Ratings yang mematoknya pada 40,4%. Pada akhir 2024, rasio utang tercatat sebesar 39,7%.

Berdasarkan pemantauan MPN Indonesia dari laporan Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, Bank Dunia menunjukkan tren kenaikan lanjutan, yakni 40,8% pada 2026 dan mencapai 41,4% pada 2027. 

“Utang akan stabil di kisaran 41% dari PDB, dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi yang mendorong pembayaran bunga menjadi 19% dari total pendapatan,” tulis Bank Dunia dalam laporan.

Pemerintah Genjot Belanja dan Utang untuk Program Prioritas

Bank Dunia mencermati pergeseran pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada program sosial, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Lembaga ini memperkirakan defisit fiskal meningkat menjadi 2,7% terhadap PDB. Angka ini mendekati batas maksimal defisit anggaran sebesar 3% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

“Memang menjadi kenaikan karena kita melakukan frontloading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption,” Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada awak media dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI pada Selasa (8/4).

Per Maret 2025, penarikan utang baru telah mencapai Rp270,4 triliun, jauh lebih tinggi dari realisasi Maret 2024 yang sebesar Rp105,6 triliun. 

Dengan target penerbitan SBN sebesar Rp642,6 triliun tahun ini, sisa kuota utang yang bisa ditarik per akhir Maret adalah Rp360 triliun.

Rasio Utang Masih Dianggap Terkendali

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB tetap berada di bawah ambang batas. 

“Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%,” ujar Suminto pada Senin (10/3).

Suminto menambahkan, posisi utang pemerintah per Januari 2025 mencapai Rp8.909,14 triliun, naik Rp108,05 triliun dibandingkan akhir 2024. 

Asumsi PDB yang digunakan pada Januari 2025 adalah sebesar Rp22.499 triliun.

Tekanan Pembayaran Utang dan Pendapatan Pajak yang Menurun

Pada tahun 2025, pemerintah menghadapi kewajiban membayar utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun, ditambah bunga utang sebesar Rp552 triliun. 

Secara total, beban pembayaran utang mencapai Rp1.352 triliun atau setara 37% dari total APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.600 triliun.

Namun, di tengah tekanan pembiayaan tersebut, penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami penurunan. 

Hingga Maret 2025, total penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. 

Angka ini menunjukkan penurunan 18,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana realisasi pajak pada Maret 2024 mencapai Rp393,91 triliun atau 19,81% dari target saat itu.

Ketidakpastian Eksternal dan Dampaknya terhadap Investor

Laporan Bank Dunia juga menyoroti tantangan eksternal yang memengaruhi perekonomian Indonesia. 

Ketidakpastian kebijakan perdagangan global, penurunan harga komoditas, serta dinamika kebijakan dalam negeri menjadi faktor yang dapat berdampak terhadap kinerja perdagangan dan kepercayaan investor. 

“Ketidakpastian atas kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas akan berdampak pada kondisi perdagangan Indonesia dan kepercayaan investor,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.

(AKM/NID/RAD)