Mendagri: Tunda Semua Kegiatan Seremonial, Jangan Sampai Ada Flexing!

MPN Indonesia 3 September 2025 - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengimbau para pejabat daerah untuk menunda kegiatan seremonial dan menghindari gaya hidup mewah di tengah meningkatnya sensitivitas publik akibat maraknya demonstrasi dan aksi massa sejak Senin (25/8).

Imbauan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

Acara Kedinasan Diminta Lebih Sederhana

Tito menyarankan agar kegiatan seremonial kedinasan maupun pribadi dilakukan secara sederhana, termasuk perayaan ulang tahun daerah.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh lebih bermanfaat,” ujar Tito dalam rapat tersebut.

Kekhawatiran Potensi Viral di Media Sosial

Mendagri menyoroti potensi video acara pejabat yang tersebar di media sosial seperti TikTok dan memicu sentimen negatif publik.

“Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat,” tambahnya.

Imbauan Hindari Flexing Kemewahan

Tito juga mengingatkan pejabat dan keluarga untuk tidak memamerkan kemewahan, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan,” jelas Tito.

Larangan Perjalanan Luar Negeri

Selain itu, Mendagri menegaskan penundaan perjalanan luar negeri untuk pejabat, termasuk pegawai Kemendagri.

“Kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif,” katanya.

Kepala Daerah Diminta Tetap di Wilayah

Tito meminta kepala daerah tidak bepergian dan tetap berada di wilayah masing-masing guna memastikan pengendalian situasi bersama unsur forkopimda.

“Kalau kepala daerahnya enggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan?” tegasnya.

Polda Ungkap Aksi Demo Lewat TikTok Live

Polda Metro Jaya menemukan pola baru mobilisasi aksi melalui fitur TikTok Live.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary menyebut metode ini memanfaatkan potensi hadiah (gift) dalam platform tersebut.

“Ini ada metode baru ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok,” ungkap Kombes Ade Ary.

Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memantau siaran langsung dan mengimbau agar media sosial tidak disalahgunakan.

TikTok Tangguhkan Fitur Live di Indonesia

Sebagai langkah pengamanan, TikTok menangguhkan fitur siaran langsung di Indonesia sejak Sabtu (30/8) malam.

“Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia,” demikian pernyataan resmi TikTok.

(AKM/NID/RAD)