BGN: Anak Hasil Pernikahan Dini dan Putus Sekolah akan Dapat MBG

MPN Indonesia 22 Januari 2026 - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) akan diperluas untuk mencakup anak-anak hasil pernikahan dini dan anak-anak putus sekolah yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/1).

“Banyak anak-anak balita, termasuk ibu hamil dan menyusui yang belum terdaftar dalam sistem kenegaraan, seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tidak punya NIK,” ujar Dadan, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada Kamis (22/1).

Untuk itu, BGN akan melakukan pendataan ulang di tingkat RT guna memastikan kelompok ini mendapatkan akses ke program MBG.

Pendataan Ulang Penerima Manfaat dan Keterlibatan Stakeholder

Anak-anak usia 0–18 tahun yang putus sekolah juga termasuk dalam daftar pendataan ulang tersebut.

Dadan menambahkan, sebagian anak putus sekolah akan diarahkan ke Sekolah Rakyat (SR) untuk mempermudah distribusi program makan bergizi gratis.

“Sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi,” jelasnya.

Untuk menjamin distribusi program secara menyeluruh, BGN akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dalam proses pendataan ulang.

“Kita harus data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun,” imbuh Dadan.

Realisasi dan Target Proyek MBG

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat dari target nasional sebanyak 82 juta jiwa.

Untuk mendukung target tersebut, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum terus dilakukan di berbagai wilayah.

Per 19 Januari 2026, total unit SPPG yang telah beroperasi mencapai 21.106 dari target 33.000 unit untuk tahun 2026. Selain itu, BGN juga menargetkan pembangunan 8.558 unit SPPG tambahan di daerah terpencil.

Di sisi lain, data BGN menunjukkan bahwa jumlah mitra dapur umum yang terdaftar mencapai 35.247 unit, melampaui target awal sebanyak 28.000 unit.

Dari jumlah tersebut, 14.145 unit masih dalam proses verifikasi.

“Langkah BGN dalam menyikapi jumlah yang sedang terverifikasi 14.145 ini di antaranya adalah kita melakukan pengecekan detail ulang di lapangan apakah SPPG atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita melakukan roll back data usulan yang tidak valid dan atau tidak aktif lebih dari 60 hari,” jelas Dadan.

(AKM/NID/RAD)