Dekan Fakultas Hukum se-RI Tuntut Perbaikan Sistem Hukum dan Ketatanegaraan agar Berpihak pada Rakyat

MPN Indonesia 6 September 2025 - Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika sosial-politik di Indonesia saat ini.

Pernyataan tersebut diumumkan dalam agenda Seruan Kebangsaan yang berlangsung pada Rabu (3/9) di Hall Didik Farhan dan Rudi Margono, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur.

Pernyataan ini merupakan respons atas serangkaian peristiwa penyampaian pendapat di muka umum yang belakangan terjadi, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, kerusakan fasilitas umum, serta penjarahan terhadap rumah pribadi sejumlah pejabat negara.

Evaluasi Penegakan Hukum

Dalam pernyataan resminya, BKS Dekan FH PTN menyampaikan beberapa poin penting, antara lain desakan terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terhadap praktik diskresi dalam penangkapan aktivis.

“Desakan untuk aparat penegak hukum agar memperbaiki proses penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan substantif, transparan, serta akuntabel, termasuk dengan mengevaluasi diskresi penangkapan aktivis dan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran demi keadilan bagi korban,” ujar Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia Dahliana Hasan dalam pernyataannya didampingi puluhan Dekan FH PTN.   

Selain itu, para dekan juga menyuarakan tuntutan reformasi sistem perpajakan nasional serta pengembalian peran TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dasarnya.

“Tuntutan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum dan ketatanegaraan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk reformasi sistem perpajakan serta pengembalian peran TNI dan Polri sesuai fungsinya,” sambungnya.

Dihadiri 78 Delegasi

Seruan Kebangsaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rapat kerja dan seminar nasional BKS Dekan FH PTN se-Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh 32 perguruan tinggi negeri dengan sekitar 78 orang delegasi, di mana seluruh peserta merupakan perwakilan dari Fakultas Hukum PTN di seluruh Indonesia.

(AKM/NID/RAD)