MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang artinya dengan keputusan ini, pekerja tidak lagi secara otomatis menjadi peserta Tapera.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang meminta syarat pendidikan calon polisi diubah dari SMA menjadi S1. MK menilai pemohon tak punya legal standing.
Amnesty Indonesia menilai bahwa negara masih belum menghargai keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam proses pembentukan perundang-undangan.
MK menolak permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
KPU resmi membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 terkait dokumen persyaratan capres-cawapres yang sebelumnya dikecualikan dari informasi publik.
KPU menegaskan dokumen ijazah capres dan cawapres tidak bisa dibuka ke publik tanpa izin, sesuai Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.
DPR RI dan pemerintah sepakat menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2025 setelah desakan publik dalam gelombang unjuk rasa akhir Agustus.
Kejagung mengonfirmasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) hadir sebagai kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika sosial-politik di Indonesia saat ini.
Prabowo Subianto disebut berjanji akan meminta DPR RI segera membahas dua RUU penting, yakni RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.
