Begini Jawaban Australia usai Diledek ‘Lemah’ oleh Netanyahu karena Akui Palestina

MPN Indonesia 21 Agustus 2025 - Ketegangan diplomatik terjadi antara Australia dan Israel setelah Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengkritik PM Australia, Anthony Albanese, sebagai “politikus lemah”.

Kritik ini muncul usai Australia mengumumkan rencana mengakui negara Palestina.

PM Albanese pada Senin (11/8) menyatakan Australia akan mendukung pengakuan negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

Langkah ini mengikuti jejak sejumlah negara Barat seperti Prancis, Inggris, dan Kanada.

Netanyahu Sebut Albanese “Politikus Lemah”

Melalui pernyataan di media sosial resmi kantor PM Israel pada Selasa (19/8), Netanyahu melontarkan kritik keras kepada Albanese.

Ia menyebut pemimpin Australia tersebut sebagai “seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia.”

Respons Keras dari Pemerintah Australia

Pemerintah Australia menanggapi pernyataan tersebut melalui Menteri Dalam Negeri, Tony Burke.

Dalam wawancara dengan televisi nasional ABC pada Rabu (20/8), Burke menyampaikan sindiran keras kepada Netanyahu.

“Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan,” ujarnya dalam wawancara tersebut, dikutip MPN Indonesia dari Al Jazeera, Kamis (21/8).

Burke juga menegaskan bahwa PM Albanese telah berkomunikasi langsung dengan Netanyahu sebelum mengumumkan rencana pengakuan negara Palestina.

Tindakan Diplomatik Saling Balas

Ketegangan berlanjut dengan saling membatalkan visa. Pada Senin (18/8), Pemerintah Australia mencabut visa Simcha Rothman, anggota parlemen Israel dari koalisi Netanyahu, yang dijadwalkan melakukan tur pidato di Australia.

Alasan pembatalan visa disebut karena aktivitasnya berpotensi “menyebarkan perpecahan.”

Sebagai respons, Israel mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan kebijakan ini diambil setelah Australia mengumumkan pengakuan negara Palestina dan menolak memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel.

Latar Belakang Hubungan Kedua Negara

Australia dan Israel memiliki sejarah hubungan dekat. Pada 1950-an, Australia menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi Yahudi dari Holocaust.

Kota Melbourne bahkan pernah menampung populasi penyintas Holocaust terbesar di luar Israel, secara per kapita.

Namun, pengumuman pengakuan negara Palestina oleh Canberra memicu ketegangan terbuka, diwarnai pernyataan keras dan kebijakan saling balas hanya sembilan hari setelah pengumuman tersebut.

(ADN/NID/RAD)