Microsoft Putus Layanan untuk Militer Israel usai Keciduk Mata-matai Palestina

MPN Indonesia 28 September 2025 - Microsoft secara resmi menghentikan sejumlah layanan cloud dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk militer Israel setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan terhadap warga sipil Palestina.

Keputusan ini diumumkan oleh Vice Chair dan Presiden Microsoft, Brad Smith, melalui memo internal yang dirilis pada Kamis (25/9) dan Jumat (26/9).

Langkah tersebut diambil setelah investigasi The Guardian mengungkap bahwa unit pengawasan militer Israel, Unit 8200, diduga menggunakan layanan cloud Azure milik Microsoft untuk menyimpan data rekaman panggilan telepon warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Microsoft menyatakan unit tersebut telah melanggar ketentuan penggunaan layanan.

Layanan yang Dihentikan

Dalam pernyataan resmi, Microsoft menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Israel (IMOD) telah diberi tahu mengenai penghentian sejumlah layanan.

Penghentian mencakup langganan IMOD tertentu, penggunaan layanan penyimpanan cloud, serta teknologi AI tertentu.

“Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di seluruh dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade,” jelas Brad Smith dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari media berita asing Al Jazeera, Sabtu (27/9).

Penyelidikan Internal

Keputusan ini mengikuti penyelidikan internal setelah laporan investigatif The Guardian.

Smith menjelaskan, “Sementara peninjauan kami masih berlangsung, kami menemukan bukti yang mendukung elemen laporan The Guardian.”

Investigasi menemukan bahwa sejak 2021, CEO Microsoft Satya Nadella menyetujui penggunaan ruang penyimpanan khusus dalam platform Azure untuk Unit 8200 setelah bertemu dengan komandan unit tersebut.

Militer Israel diketahui telah memindahkan sekitar 8 terabyte data dari Azure tidak lama setelah Microsoft memulai proses penyelidikan.

Data tersebut kemudian dipindahkan ke platform Amazon Web Services (AWS).

Layanan yang Masih Aktif

Meski ada penghentian, Microsoft menegaskan bahwa keputusan ini tidak memengaruhi kontrak layanan lainnya dengan pemerintah Israel.

Dukungan Microsoft terhadap keamanan siber Israel serta kerja sama dengan negara-negara lain di Timur Tengah juga tetap berjalan.

Tekanan Internal dan Aktivis

Pemutusan layanan ini dilakukan di tengah tekanan dari karyawan dan investor Microsoft yang mendesak perusahaan untuk meninjau ulang kerja sama dengan militer Israel sejak agresi ke Gaza pada Oktober 2023.

Kelompok aktivis No Azure for Apartheid, yang selama setahun terakhir menuntut penghentian kerja sama Microsoft dengan militer Israel, menyambut langkah ini.

Namun mereka menilai keputusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan mereka.

“Sebagian besar kontrak Microsoft dengan militer Israel tetap utuh. Keputusan hari ini justru semakin memotivasi kami untuk terus berorganisir sampai semua tuntutan kami dipenuhi, dan hingga Palestina merdeka,” ujar Hossam Nasr, anggota kelompok tersebut.

Dampak Agresi Israel

Agresi militer Israel yang dimulai pada Oktober 2023 telah menimbulkan dampak besar bagi warga Palestina.

Lebih dari 65.000 orang dilaporkan meninggal dunia, ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil hancur, serta jutaan orang terpaksa mengungsi.

Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi besar yang mengambil langkah nyata terkait penggunaan teknologinya di tengah konflik, dengan menekankan prinsip perlindungan hak-hak sipil.

(AKM/NID/RAD)